Pengaturan Alternative Dispute Resolution (ADR) Kajian terhadap Undang-undang Nomor 30 TAhun 1999 - halaman 2

Cetak
PDF
Indeks Artikel
Pengaturan Alternative Dispute Resolution (ADR) Kajian terhadap Undang-undang Nomor 30 TAhun 1999
Halaman 2
Seluruh halaman

Oleh:

I Nyoman Gede Remaja

Abstrak: Dalam kehidupan sehari-hari masalah atau konflik atau sengketa kerap kali akan muncul. Hal ini tidak akan bisa dihindari selama manusia hidup berinteraksi dengan orang lain, namun banyak jalan yang bisa ditempuh untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Upaya hukum melalui peradilan adalah salah satu cara yang banyak ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan masalah/sengketanya dengan orang lain. Upaya ini umumnya memerlukan waktu yang lama dan proses yang agak rumit sehingga banyak menguras tenaga dan materi. Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi alternatif yang lain untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar peradilan, namun pengaturan mengenai upaya ini sangat minim dalam perundang-undangan kita, sehingga menjadi suatu kendala di dalam pelaksanaannya dimasyarakat.

 

Kata Kunci: Alternative Dispute Resolution, Non-litigasi, Negara Hukum

Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan pada masalah/konflik, hal ini tidak dapat dihindari selama manusia masih menghirup udara dalam kehidupan. Konflik dapat terjadi karena adanya suatu perubahan yaitu sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, bisa juga terjadi karena adanya perbedaan antara keinginan/perasaan dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini senada dengan pendapat Folberg and Taylor (dalam Widnyana, I Made, 2007), konflik dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Konflik yang terjadi di dalam diri individu itu sendiri (intrapersonal conflict or conflict within the individual), dan

2. Konflik yang terjadi antara individu dan individu atau antarkelompok (interpersonal conflict or intergroup conflict).

Konflik antara individu dengan individu atau antar kelompok dapat terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas. Timbulnya konflik merupakan pertanda akan adanya krisis dalam hubungan manusia, dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik (sengketa) itu adalah mengadakan usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut.

Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa (konflik) hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, bahkan kalangan professional hukum pun berpandangan yang sama. Sampai saat ini, banyak dari kalangan mereka hanya terpaku memilih jalur litigasi dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, dalam hal ini Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau lebih dikenal dengan istilah Alernative Dispute Resolution (ADR) atau sering juga disebut dengan istilah Out of Court Settlement (OCS). Sejatinya penyelesaian masalah di luar peradilan sudah dikenal bangsa kita sejak dulu, hal ini terungkap pada selogan “musyawarah untuk mencapai mufakat”.

Penyelesaian sengketa diluar peradilan (ADR) lebih menguntungkan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Keuntungan dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;

b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi;

c. Sifatnya informal karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya;

d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;

e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian dibidangnya.

f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.

g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.

h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.

i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.

j. Tata cara penyelesaiannya sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan upaya ADR dalam praktek tentunya diperlukan aturan hukum yang bersifat formal karena negara kita menganut Konsep Negara Hukum, yang salah satu unsurnya adalah segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, tetapi pengaturan khususnya mengenai ADR masih sangat minim di dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini adalah pembaharuan dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvoredering. Staatblad 1847: 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staa blad 1941:44) serta Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar jawa dan madura (rechtsreglement Bujtenewesten, Staadblad 1927: 227).

Kajian Teoritis

Konsep negara hukum (Rechtsstaat) menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sri Soemantri (dalam Mien Rukmini, 2003) bahwa Negara Hukum mengandung empat unsur penting, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum /peraturan perundang-undangan

2. Adanya jaminan terhadap HAM

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Konsep Negara Hukum tersebut membawa suatu konsekuensi bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori Rekayasa Sosial ”Law as a tool of social engineering” dari Roscoe Pound merupakan teori dasar yang harus dipahami dalam suatu negara yang menganut Konsep Negara Hukum, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa ”hukum sebagai alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat”( Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004).

Hukum diharapkan dapat merubah pola perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi alasan bahwa faktanya hukum yang ada di Indonesia saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum, diantaranya faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Pengaruh faktor-faktor ini tidak saja berdampak positif tetapi juga negatif, karena itu hukum diharapkan dapat merubah pengaruh negatif dari faktor-faktor tersebut, sehingga berdampak positif terhadap perkembangan dan penegakan hukum itu sendiri.

Senada dengan teorinya Pound tersebut, sebelum hukum bisa merubah/merekayasa masyarakat maka hukum atau peraturan perundang-undangan harus dibuat dan dirumuskan atau disempurnakan/dilengkapi terlebih dahulu, sehingga mampu merubah kebiasaan-kebiasaan/budaya/perilaku masyarakat. Dalam hal ini kebiasaan menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan untuk diubah dengan mengutamakan terlebih dahulu jalur ADR.

Alernative Dispute Resolution (ADR)

Alernative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999)

1. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

3. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.

4. Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan kearah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.

5. Penilaian ahli dapat diartikan sebagai pendapat hukum atau legal opinion atas permintaan dari para pihak yang bersengketa.

Phillip D. Bostwick (dalam Abdurrasyid, 2002) mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

a. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak

b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi

c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan

Di dalam sistem pengambilan keputusan konvensional (keputusan melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (winner takes all). Di dalam sistem ADR, penyelesaiannya diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif (co-operative solutions). Penyelesaian kooperatif ini biasa diistilahkan sebagai “win-win solutions” yaitu suatu penyelesaian di mana semua pihak merasa sama-sama menang.

Asas-asas yang dipegang teguh dalam penyelesaian masalah/sengketa dengan ADR adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (mufakat)

ADR dilakukan oleh para pihak didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan ini menunjuk pada asas kebebasan berkontrak dimana pihak-pihak akan menyelesaikan sengketanya secara musyawarah (Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi atau Penilaian Ahli)

b. Asas Itikad Baik

Asas ini berperan sebagai perekat bagi para pihak untuk dapat membahas sengketa yang diantara mereka menurut kepatutan, terbuka dan kedua pihak bertujuan untuk tidak pergi ke pengadilan.

c. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Mengikat)

d. Asas Final and Binding (Putusan terakhir dan mengikat)

e. Asas Confidensial (Kerahasiaan)

Pengaturan ADR dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

1. Dari sudut substansinya

Dilihat dari substansinya pengaturan mengenai ADR hanya dituangkan dalam 2 (dua) pasal, yaitu :

a. Pasal 1 angka 10 yang memuat tentang pengertian dari ADR.

b. Pasal 6, yang merupakan bagian dari Bab II mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal dengan istilah ADR , selengkapnya dinyatakan :

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

 

Di dalam Pasal 6 tersebut tergambar bahwa ADR hanya dapat dilakukan melalui ; negosiasi (ayat 2), mediasi (ayat 3), dan penilaian ahli (ayat 3 ), bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 bahwa selain negosiasi, mediasi dan penilaian ahli ada juga cara yang dapat ditempuh dalam ADR yaitu konsultasi dan konsiliasi. Ini menunjukkan bahwa di dalam undang-undang itu sendiri sudah terjadi konflik norma menyangkut tentang cara atau proses dalam ADR itu sendiri. Konflik norma ini akan menimbulkan kerancuan atau kebingungan untuk melaksanakan ADR dalam praktek hukum. Timbul pertanyaan apakah konsultasi dan konsiliasi bisa dilakukan atau menjadi bagian dari ADR, kalau bisa apa yang dijadikan dasar karena tidak diatur secara limitatif di dalam pasal 6 undang-undang tersebut. Sedangkan Pasal 1 angka 10 itu bagian dari Ketentuan Umum yang sifatnya hanya mengatur secara umum, menyangkut tentang istilah-istilah yang dipakai dalam undang-undang tersebut.

Hal lain yang perlu dicermati dari substansi undang-undang tersebut bahwa arbitrase tidak menjadi bagian dari ADR yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang prinsip antara ADR dengan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 1999). Dalam ADR pelaksanaan putusannya tergantung pada kesepakatan para pihak, tidak perlu didaftarkan ke pengadilan. Sedangkan dalam arbitrase putusan yang diperoleh harus didaftarkan ke pengadilan sebelum dilaksanakan, hal ini dinyatakan dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang selengkapnya dinyatakan bahwa :

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

2. Dari sudut Obyek dalam ADR

Obyek sengketa yang bisa diajukan melalui proses ADR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut, hanya terhadap sengketa atau beda pendapat perdata. Padahal kalau dilihat dari sifat penyelesaiannya yaitu Win-win Solution yang tujuannya adalah untuk :

mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan;

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;

memperlancar jalur keadilan

memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang diterima semua pihak.

ADR mestinya tidak hanya ditujukan pada sengketa atau beda pendapat perdata tetapi dimungkinkan juga pada sengketa publik, bahkan pada kasus-kasus pidana tertentu, seperti ;

- kecelakaan lalu lintas ringan (yang akibatnya tidak sampai membahayakan nyawa).

Dalam kecelakaan lalu lintas seperti itu, biasanya korban hanya menderita kerugian secara materiil, seperti biaya untuk perbaikan kendaraan, biaya berobat untuk luka-luka ringan, yang tidak bersifat permanen dan tidak membahayakan nyawa yang bersangkutan. Walaupun pelaku dalam kecelakaan lalu lintas juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, adanya unsur kesalahan berupa kealpaan, dan adanya sanksi pidana tetapi karena kerugian yang diderita hanyalah kerugian materiil maka semestinya ada aturan perundang-undangan yang memungkinkan perbuatan itu diselesaikan di luar peradilan, yaitu melalui ADR. Aturan perundang-undangan tersebut tentu bisa mengenyampingkan aturan yang lebih umum di dalam KUHP, karena kita menganut asas lex specialis derogat lex generalis yang diartikan aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang lebih umum.

- Delik Aduan; suatu delik atau tindak pidana yang hanya bisa diproses menurut hukum pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan seterusnya) apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Penggunaan ADR dalam kasus-kasus pidana tertentu, senada dengan pendapat Hadimulyo (1997), yang menyatakan bahwa ruang lingkup kajian dalam ADR mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak, atau dikenal dengan public domain. Dengan demikian, kasus-kasus yang dikaji adalah kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Penutup

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai ADR dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih ada kelemahan, yaitu kelemahan dalam substansi/materi yang memuat tentang ADR dan mengenai obyek dari ADR yang hanya ditujukan kepada sengketa/beda pendapat perdata. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih sering mendapatkan kendala dalam praktek hukum di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid, H Priyatna. 2002. Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Fikahati Aneska.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. Pokok-pokok Folsafat Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR (Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Harahap, M.Yahya. 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.

Mien Rukmini. 2003. Perlindungan HAM melalui Aas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: PT Alumni.

Widnyana, I Made. 2007. Arternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners.

________.1992. Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Udayana. Denpasar.

Undang-undang Nomro 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

 



Kunjungan

Kunjungan : 435513

Pengunjung Saat Ini

Kami punya 5 tamu online

Registrasi Disini



logo unipas

Fakultas Hukum - Universitas Panji Sakti

| Jl. Bisma No. 22 | Singaraja | Bali |
Telp. (0362) 23588 | Fax. (0362) 26839
info@fakultashukum-universitaspanjisakti.com
www.fakultashukum-universitaspanjisakti.com

Hak Cipta © 2010 Krisna Multimedia, Segala hak dilindungi